Kangds menemukan artikel yang sangat menarik sekali dari blog sobat yaitu Cara meningkatkan traffic dan popularity dengan cepat dan alami dan blog sobat ini sepertinya sudah menerapkan trick jitu seperti ini.

Silahkan simak baik – baik artikel dibawah ini :

Saya sudah memulai membuat website Thedoart ini dari pertengahan 2007 silam. Awal membuat website sih, hanya untuk pamer dan gaya-gayaan sama teman-teman saja. Kayaknya bagi seorang mahasiswa semester 3 saat itu, memiliki sebuah website dengan paid hosting ada rasa bangga tersendiri. Dan saat itu saya mulai giat mempromosikan website saya. Dulu saya sempat aktif di forum desain lokal, seperti Indocg dan Godote ( sekarang Massivelab ).

Dari bergabung dengan forum-forum tersebut, web saya mulai kedatangan pengunjung, walaupun tidak cukup banyak, namun saya cukup senang saat itu. Dan titik puncak traffic ke website saya adalah tahun 2008, saat web saya masuk kedalam New Web Pick. Pada saat itu saya sangat kaget dengan pengunjung traffic yang sangat padat, sampai-sampai website saya tidak bisa dibuka karena bandwidth-nya jebol!!!

Alhasil, dengan menambah sejumlah bandwidth, akhirnya website saya dapat dibuka kembali. Menarik memang memiliki traffic yang boleh dibilang sempurna menurut saya pada saat itu. Dan beberapa bulan kemudian, traffic-nya mulai menurun, dari 300 unique visitors / day, menjadi hanya 50 – 100 / day. Wah, dari situ saya mulai kehilangan semangat untuk blogging. Tahun 2008 akhir – awal 2010, saya hampir bisa dikatakan vacum memposting update. Kehidupan saya sempat berubah ke jaman Triassic.

Sempat terbesit dalam hati saya untuk menutup total website ini, namun teman saya bilang, sangat menyayangkan jika website ini ditutup. Walaupun website ini tidak terawat dan ditinggalkan, setidaknya web ini pernah ramai dikunjungi pengguna internet yang lain. Saran dari teman saya benar-benar membuka mata saya. Dan pada tanggal 30 Juni 2010, saya memulai untuk memperbaiki tata cara blogging saya, memperbaiki artikel, optimisasi SEO dan berbagai cara lain agar menarik pengunjung.

Sebelumnya, untuk melihat statistik pengunjung, saya menggunakan software bawaan dari cPanel website saya, yaitu AwStats. Dari jumlah angka yang dikeluarkan oleh Awstats cukup menarik, namun saya jadi agak curiga dengan statistik yang dikeluarkan Awstats setelah saya menggunakan Google Analystics. Angka yang dikeluarkan jauh berbeda, dapat anda lihat pada gambar dibawah ini.

Bisa dilihat pada tanggal 8 Juli 2010, angka yang ditampilkan Awstats jauh lebih besar dibanding Google, saya tidak terlalu mengerti mana yang lebih akurat, namun sejujurnya, saya lebih tertarik dengan angka yang dikeluarkan Awstats, hehehehe.

Walaupun demikian, saya senantiasa memperbaiki statistik website saya dengan hal-hal yang sudah semestinya. Namun saya masih bingung menggunakan hal tersebut, entah mengapa. Setelah browsing sana sini, saya menemukan sebuah artikel unik yang saya copy dibawah ini. Jika dipraktekan sepertinya menarik untuk membuat pertambahan statistik web anda.

Mohon baca baik-baik lalu terapkan dengan benar….

Sebuah filosofi mengatakan ” Honesty is The Best Policy ( Kejujuran adalah politik/strategi terbaik )”. Inilah yang akan kita buktikan…. apakah konsep kejujuran bisa kita olah menghasilkan traffic dan popularity yang lebih hebat dari konsep rumit para expert webmaster atau pakar SEO..?…

Saya yakin bisa asal konsep ini di jalankan dengan benar…bila ini di terapkan pada web anda sesuai ketentuan maka:
-Web anda akan kebanjiran traffic pengunjung secara luar biasa hari demi hari, tanpa perlu repot-repot memikirkan SEO atau capek-capek promosi keberbagai tempat di dunia internet.
-Web anda akan kebanjiran backlink secara luarbiasa hari demi hari, tanpa perlu repot-repot berburu link keberbagai tempat di dunia internet.

Jika Albert Einstein memakai persamaan e=mc2 untuk menggabungkan potensi masa dan kecepatan cahaya untuk menghasilkan energi nuklir yang luar biasa itu ,maka kita akan memakai persamaan t=v1+v2 untuk menggabungkan potensi web saya dan web anda untuk menghasilkan traffic dan popularity yang luar biasa pula.

Jika Einstein menggunakan atom plutonium dan uranium untuk membuat bom nuklir, maka kita menggunakan Kejujuran dan ketepatan untuk membuat bom traffic dan popularity ini.

Yang perlu anda lakukan adalah ikuti langkah-langkah berikut :

1. Buat posting artikel seperti posting saya ini, atau copy-paste posting ini dan juga diberi berjudul : t=v1+v2 ,Cara meningkatkan traffic dan popularity dengan cepat dan alami
2. Selanjutnya Copy atau buat KALIMAT SAKTI yang ada di bawah nomor 4 ini lalu pasang di web anda pada bagian yang paling mudah dilihat pengunjung, misalnya di bagian atas sidebar:
3. Pindahkan atau ganti link atau alamat url posting saya link saya menggantikan alamat url rekan saya ( link anda).

untuk mengetahui alamat url posting saya dan posting yang anda buat adalah bisa dengan meng-klik judul/title posting yang kita buat ini.
4. Lalu isi alamat url posting anda pada pada disini-1 tadi. Jadi anda melakukan publish (terbitkan) 2 kali, setelah posting ini selesai anda buat lalu di terbitkan, dan lalu anda klik pada title (judul) posting untuk mengambbil/meng-copy alamat url posting anda dari address bar browser anda, lalu anda edit lagi posting tadi dan masukan pada link disini-1 itu.

Berikut tulisan “KALIMAT SAKTI” yang perlu anda pasang di bagian web anda (setelah di ganti link url-nya sesuai ketentuan di atas)

” Ingin meningkatkan traffic pengunjung dan popularity web anda secara cepat dan tak terbatas…?…
Serahkan pada saya…, Saya akan melakukannya untuk anda GRATIS…!..Klik http://lombokagriculture.wordpress.com/2011/02/08/tv1v2-cara-meningkatkan-traffic-dan-popularity-dengan-cepat-dan-alami/ dan http://kangds.wordpress.com/2010/09/15/tv1v2/

Jadi setelah KALIMAT SAKTI ini diletakkan di web/blog anda maka: jika pengunjung meng-klik link disini-1 akan menuju link posting anda dan jika meng-klik disini-2 akan menuju link posting saya…dan seterusnya maka akan terus terjadi mata rantai yang tak terputus seperti itu…

5. Di bawah ini ada 2 link :link anda ( link web saya sekarang ) dan link saya ( link web rekan saya sekarang ) . Maka ganti (alamatnya) ” link anda ” dengan ” link url web anda sendiri ” dan ” link saya dengan link url web saya ini ” ( link rekan saya di hapus).
link saya
link anda

5-Selesai, siapkan counter tracker dan pengecek link misalnya sitemeter dan technorati untuk melihat hasil banjir traffic dan link back web anda.

Apa itu t=v1+t2…?
t : Jumlah traffic yang akan di peroleh web anda dalam suatu hari
v1 : Jumlah pengunjung web anda dalam suatu hari
v2 : Jumlah pengunjung yang dimiliki v1 ( pengunjung dari pengunjung web anda) dalam suatu hari.

Traffic:

Misalnya web/blog saya ini atau web anda dalam sehari memiliki rata-rata pengunjung 50 orang.., dan semuanya menerapkan konsep kita ini ( KALIMAT SAKTI ) dengan benar dan dari 50 orang itu masing-masing memiliki 50 orang pula pengunjung dari blog-nya maka web kita akan berpeluang di kunjungi 50 ditambah 50 x 50 orang pada hari itu = 2550 orang dan akan berpeluang terus meningkat pula hari demi hari karena setiap hari selalu ada pengunjung baru di dunia internet dan setiap hari juga ada blogger atau web baru di dunia internet…BUKTIKAN

Popularity:

Misalnya web kita memiliki pengunjung 50 orang dalam suatu hari dan semuanya menerapkan konsep ini , maka dalam hari itu web/blog anda akan mendapatkan 100 linkback ke web anda yaitu sebuah link pada KALIMAT SAKTI dan sebuah link pada link saya di kalikan 50. dan akan berpeluang meningkat terus hari demi hari….

Kenapa perlu di buat link link anda dan link saya pada posting…?
…hal ini untuk menjaga keabadian link kita, karena seperti kita tau link pada posting lebih kecil kemungkinannya terhapus….

Bisakah kita berbuat tidak fair atau tidak jujur menyabotase konsep ini, misalnya “menghilangkan semua link asal” lalu di isi dengan web/blog kita sendiri…? ….Bisa, dan konsep ini tidak akan menjadi maksimal untuk membuktikan Kejujuran adalah strategi/politik terbaik…..Tapi saya yakin bahwa kita semua tak ingin menjatuhkan kredibilitas diri sendiri dengan melakukan tindakan murahan seperti itu…

Pengertian tentang Inovasi

Posted: February 8, 2011 in Penyuluhan Pertanian

Inti dari setiap upaya pembangunan yang disampaikan melalui kegiatan penyuluhan, pada dasarnya ditujukan untuk tercapainya perubahan-perubahan perilaku masyarakat demi terwujudnya perbaikan mutu hidup yang mencakup banyak aspek, baik: ekonomi, sosial, budaya, ideologi, politik maupun pertahanan dan keamanan.
Karena itu, pesan-pesan pembangunan yang disuluhkan haruslah mampu mendorong atau mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang memiliki sifat “pembaharuan” yang biasa disebut dengan istilah “inovativensess”.
Rogers dan Shoemaker (1971) mengartikan inovasi sebagai: ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau obyek-obyek yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru oleh individu atau masyarakat sasaran penyuluhan. Sedang Lionberger dan Gwin (1982) mengartikan inovasi tidak sekadar sebagai sesuatu yang baru, tetapi lebih luas dari itu, yakni sesuatu yang dinilai baru atau dapat mendorong terjadinya pembaharuan dalam masyarakat atau pada lokalitas tertentu.
Pengertian “baru” disini, mengandung makna bukan sekadar “baru diketahui” oleh pikiran (cognitive), akan tetapi juga baru karena belum dapat diterima secara luas oleh seluruh warga masyarakat dalam arti sikap (attitude), dan juga baru dalam pengertian belum diterima dan dilaksanakan/diterapkan oleh seluruh warga masyarakat setempat.

Pengertian inovasi tidak hanya terbatas pada benda atau barang hasil produksi saja, tetapi mencakup: ideologi, kepercayaan, sikap hidup, informasi, perilaku, atau gerakan-gerakan menuju kepada proses perubahan di dalam segala bentuk tata kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, pengertian inovasi dapat semakin diperluas men-jadi (Mardikanto, 1988)”.:

“Sesuatu ide, produk, informasi teknologi,kelembagaan, perilaku, nilai-nilai, dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima, dan digunakan/diterapkan/dilaksanakan oleh sebagian besar warga masyarakat dalam suatu lokalitas tertentu, yang dapat digunakan atau mendorong terjadinya perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan masyarakat demi selalu terwujudnya perbaikan-perbaikaan mutu hidup setiap individu dan seluruh warga masyarakat yang bersangkutan”.

Pengertian “baru” yang melekat pada istilah inovasi tersebut bukan selalu berarti baru diciptakan, tetapi dapat berupa sesuatu yang sudah “lama” dikenal, diterima, atau digunakan/diterapkan oleh masyarakat di luar sistem sosial yang menganggapnya sebagai sesuatu yang masih “baru”.
Pengertian “baru” juga tidak selalu harus datang dari luar, tetapi dapat berupa teknologi setempat (indegenuous technology) atau kebiasaan setempat (kearifan tradisional) yang sudah lama diting-galkan

E. Pengertian Adopsi

Adopsi, dalam proses penyuluhan (pertanian), pada hakekatnya dapat diartikan sebagai proses penerimaan inovasi dan atau perubahan perilaku baik yang berupa: pengetahuan (cognitive), sikap (affective), maupun ketrampilan (psychomotoric) pada diri seseorang setelah menerima “inovasi” yang disampaikan penyuluh oleh masyarakat sasarannya.
Penerimaan di sini mengandung arti tidak sekadar “tahu”, tetapi sampai benar-benar dapat melaksanakan atau menerapkannya dengan benar serta menghayatinya dalam kehidupan dan usahataninya. Penerimaan inovasi tersebut, biasanya dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung oleh orang lain, sebagai cerminan dari adanya perubahan: sikap, pengeta-huan, dan atau ketrampilannya.

Pengertian adopsi sering rancu dengan “adaptasi” yang berarti penyesuaian. Di dalam proses adopsi, dapat juga berlangsung proses penyesuaian, tetapi adaptasi itu sendiri lebih merupakan proses yang berlangsung secara alami untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Sedang adopsi, benar-benar merupakan proses penerimaan sesuatu yang “baru” (inovasi), yaitu menerima sesuatu yang “baru” yang ditawarkan dan diupayakan oleh pihak lain (penyuluh).

F. Tahapan Adopsi

Pada dasarnya, proses adopsi pasti melalui tahapan-tahapan sebelum masyarakat mau menerima/menerapkan dengan keyakinannya sendiri, meskipun selang waktu antar tahapan satu dengan yang lainnya itu tidak selalu sama (tergantung sifat inovasi, karakteristik sasaran, keadaan lingkungan (fisik maupun sosial), dan aktivitas/kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh).

Tahapan-tahapan adopsi itu adalah:

1) awareness, atau kesadaran, yaitu sasaran mulai sadar tentang adanya inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh.
2) interest, atau tumbuhnya minat yang seringkali ditandai oleh keinginannya untuk bertanya atau untuk mengetahui lebih banyak/jauh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh.
3) evalution atau penilaian terhadap baik/buruk atau manfaat inovasi yang telah diketahui informasinya secara lebih lengkap. Pada penilaian ini, masyarakat sasaran tidak hanya melakukan penilai-an terhadap aspek teknisnya saja, tetapi juga aspek ekonomi, maupun aspek-aspek sosial budaya, bahkan seringkali juga ditinjau dari aspek politis atau kesesuaiannya dengan kebijakan pembangunan nasional dan regional.
4) trial atau mencoba dalam skala kecil untuk lebih meyakinkan penilaiannya, sebelum menerapkan untuk skala yang lebih luas lagi.
5) adoption atau menerima/menerapkan dengan penuh keyakinan berdasarkan penilaian dan uji coba yang telah dilakukan/diamati-nya sendiri.

G. Ukuran Adopsi Inovasi

Tergantung pendekatan ilmu yang digunakan, adopsi inovasi dapat diukur dengan beragam tolok-ukur (indikator) dan ukuran (ukuran).
Jika menggunakan ilmu komunikasi, adopsi inovasi dapat dilihat jika sasaran telah memberikan tanggapan (respons) berupa perubahan perilaku atau pelaksanaan kegiatan seperti yang diharapkan (Berlo, 1961). Di lain pihak, jika menggunakan pendekatan ilmu pendidikan, adopsi inovasi dapat dilihat dari terjadinya perilaku atau perubahan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dapat diamati secara lang-sung maupun tak-langsung (Kibler, 1981).
Di lain pihak, Dusseldorf (1981) mengukur tingkat adopsi dengan melihat jenjang partisipasi yang ditunjukkan oleh sasaran penyuluhan (komunikasi pembangunan), yaitu: paksaan, terinduksi, dan spontan.

Di dalam praktek penyuluhan pertanian, penilaian tingkat adopsi inovasi biasa dilakukan dengan menggunakan tolok-ukur tingkat mutu intensifikasi, yaitu dengan membandingkan “rekomendasi” yang ditetapkan dengan jumlah dan kualitas penerapan yang dilakukan di lapang.
Sehubungan dengan itu, Totok Mardikanto (1994) mengukur tingkat adopsi dengan tiga tolok-ukur, yaitu: kecepatan atau selang waktu antara diterimanya informasi dan penerapan yang dilakukan, luas penerapan inovasi atau proporsi luas lahan yang telah “diberi” inovasi baru, serta mutu intensifikasi dengan membandingkan penerapan dengan “rekomendasi” yang disampaikan oleh penyuluhnya.

G. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecepatan Adopsi

Sejalan dengan semakin berkembangnya penerapan ilmu penyuluhan pembangunan di Indonesia, studi-studi tentang adopsi inovasi kian menarik untuk terus dikaji, terutama kaitannya dengan kegiatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan. Bahkan, selama selang waktu 10 tahun, setidaknya ada dua karya disertasi yang mengkaji proses adopsi inovasi, yaitu yang dilakukan oleh Herman Soewardi (1976) dan Dudung Abdul Adjid (1985).
Semakin pentingnya kajian tentang adopsi inovasi tersebut, antara lain disebabkan karena, sejak dimulainya “revolusi hijau” pada dasa-warsa 1960-an di Indonesia, pembangunan pertanian lebih memusat-kan perhatiannya kepada peningkatan mutu intensifikasi yang diupayakan mela-lui penerapan inovasi-inovasi, baik yang berupa inovasi-teknis (mulai panca-usaha, sapta-usaha, sampai sepuluh jurus tekno-logi) maupun inovasi-sosial (usahatani berkelompok, melalui Insus dan Supra Insus).

Tergantung kepada proses perubahan perilaku yang diupayakan, proses pencapaian tahapan adopsi dapat berlang-sung secara cepat ataupun lambat.
Jika proses tersebut melalui “pemaksaan” (coersion), biasanya dapat berlangsung secara cepat, tetapi jika melalui “bujukan” (persuasive) atau “pendidikan” (learning), proses adopsi tersebut dapat berlang-sung lebih lambat (Soewardi, 1987). Tetapi, ditinjau dari pemantaban perubahan perilaku yang terjadi, adopsi yang berlangsung melalui proses bujukan dan atau pendidikan biasanya lebih sulit berubah lagi. Sedang adopsi yang terjadi melalui pemaksaan, biasanya lebih cepat berubah kembali, segera setelah unsur atau kegiatan pemak-saan tersebut tidak dilanjutakan lagi.

Dari khasanah kepustakaan diperoleh informasi bahwa kecepatan adopsi, ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor, yaitu:

1) Sifat-sifat atau karakteristik inovasi
2) Sifat-sifat atau karakteristik calon pengguna
3) Pengambilan keputusan adopsi
4) Saluran atau media yang digunakan
5) Kualifikasi penyuluh.

Meskipun demikian, Mardikanto (1995) mensinyalir bahwa, identi-fikasi beragam faktor penentu kecepatan adopsi inovasi itu masih terbatas pada pendekatan proses komunikasi. Karena itu, dia mencoba menggali lebih jauh dengan melakukan pendekatan kebudayaan (Soewardi, 1976), dan pendekat-an sistem agribisnis.
Lebih lanjut, karena kegiatan penyuluhan pertanian dapat dilihat sebagai sub-sistem pengembangan masyarakat, maka kece patan adopsi inovasi dapat pula dipengaruhi oleh perilaku aparat dan hal-hal lain yang terkait dalam kegiatan pengembangan masyarakat.

Studi tentang adopsi inovasi, telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak.
Herman Soewardi (1976), misalnya, telah melakukan studi untuk melihat proses adopsi sebagai proses perkembangan kebuda-yaan, berdasarkan teori Erasmus:

A = f (M, C, L)
di mana: A = adoption,
M = motivation,
C = cognition, dan
L = limitation.

Di lain pihak, sejalan dengan perkembangan penerapan ilmu penyuluhan pembangunan di Indonesia, Slamet (1978) dengan meng-gunakan pendekatan ilmu komunikasi seperti yang biasa dilakukan oleh Rogers (1969), mengenalkan variabel-variabel penentu kecepatan adopsi yang terdiri atas: sifat-sifat inovasinya, kegiatan promosi yang dilakukan penyuluh, ciri-ciri sistem sosial masyarakat sasaran, dan jenis pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran.
Selain itu, proses adopsi inovasi juga dapat didekati dengan pemahaman bahwa proses adopsi inovasi itu sendiri merupakan proses yang diupayakan secara sadar demi tercapainya tujuan pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian, menurut alm. Hadisapoetro (1970), pada hakeketanya dapat diartikan sebagai proses turut-campurnya tangan manusia di dalam perkembangan tanaman dan/atau hewan, agar lebih dapat memberikan man-faat bagi kesejahteraan manusia (petani) dan masyarakatnya.
Sebagai suatu proses, pembangunan pertanian merupakan proses interaksi dari ba-nyak pihak yang secara langsung maupun tak-langsung terkait dengan upaya peningkatan produktivitas usahatani dan peningkatan pendapatan serta perbaikan mutu-hidup, melalui penerapan teknologi yang terpilih (Mardikanto, 1988).
Berlandaskan pada pemahaman seperti itu, dapat disimpulkan bebe-rapa pokok-pokok pemikiran tentang adopsi inovasi kaitannya dengan pembangunan pertanian, sebagai berikut:

1) Adopsi inovasi memerlukan proses komunikasi yang terus-mene-rus untuk mengenalkan, menjelaskan, mendidik, dan membantu masyarakat agar tahu, mau, dan mampu menerapkan teknologi terpilih (yang disuluhkan).
2) Adopsi inovasi merupakan proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan dan tidak kenal berhenti, untuk: memperhatikan, menerima, memahami, menghayati, dan mene rapkan teknologi-terpilih yang disuluhkan.
3) Adopsi inovasi memerlukan kesiapan untuk melakukan per-ubahan-perubahan dalam praktek berusahatani, dengan memanfaatkan teknologi terpilih (yang disuluhkan).

Selaras dengan itu, maka kajian terhadap faktor-faktor penentu adopsi inovasi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan sekaligus, yaitu: pendekatan komunikasi, psiko-sosial, dan sistem agribisnis.

(1) Pendekatan Komunikasi

Berlo (1961) menegaskan bahwa, kejelasan komunikasi sangat ditentukan oleh keempat unsur-unsurnya, yang terdiri dari: sumber, pesan, saluran, dan penerimanya.
Bertolak dari konsep ini, maka proses adopsi inovasi ditentukan oleh kualitas penyuluhan yang mencakup: kualitas penyuluh, sifat-sifat inovasinya, saluran komunikasi yang digunakan, dan ciri-ciri sasaran yang meliputi: status sosial-ekonomi, dan persepsinya terhadap aparat pelaksana kegiatan penyuluhan maupun program-program pemba-ngunan pada umumnya (Rogers, 1969).

a) Sifat-sifat Inovasi

Dilihat dari sifat inovasinya, dapat dibedakan dalam sifat intrinsik (yang melekat pada inovasinya sendiri) maupun sifat ekstrinsik yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya (Mardikanto, 1988).

Sifat-sifat intrinsik inovasi itu mencakup:

1) informasi ilmiah yang melekat/dilekatkan pada inovasinya,
2) nilai-nilai atau keunggulan-keunggulan (teknis, ekonomis, sosial budaya, dan politis) yang melekat pada inovasinya,
3) tingkat kerumitan (kompleksitas) inovasi,
4) mudah/tidaknya dikomunikasikan (kekomunikatifan) inovasi,
5) mudah/tidaknya inovasi tersebut dicobakan (trialability),
6) mudah/tidaknyaa inovasi tersebut diamati (observability).

Sedang sifat-sifat ekstrinsik inovasi meliputi:

1) kesesuaian (compatibility) inovas dengan lingkungan setempat (baik lingkungan fisik, sosial budaya, politik, dan kemampuan ekonomis masyarakatnya).
2) tingkat keunggulan relatif dari inovasi yang ditawarkan, atau keunggulan lain yang dimiliki oleh inovasi dibanding dengan teknologi yang sudah ada yang akan diperbaharui/ digaantikannya; baik keunggulan teknis (kecocokan dengan keadaan alam setempat, tingkat produktivitas-nya), ekonomis (besarnya beaya atau keuntungannya), manfaat non ekonomi, maupun dampak sosial budaya dan politis yang ditimbulkannya.

Sehubungan dengan ragam sifat inovasi yang dikemukakan di atas, Roy (1981) dari hasil penelitiannya berhasil memberikan urutan jenjang kepentingan dari masing-masing sifat inovasi yang perlu diperhatikan di dalam kegiatan penyuluhan (Tabel 1).

Tabel 1. Urutan Jenjang Kepentingan Sifat-sifat Inovasi

Jenjang Kepentinga Sifat Inovasi

1
Tingkat Keuntungan
(profitability)
2 Beaya yang diperlukan
(cost of innovation)
3 Tingkat kerumitan/kesederhanaan (complexity-simplicity)
4 Kesesuaian dengan lingkungan fisik
(physical compatibility)
5 Kesesuaian dengan lingkungan budaya
(cultural compatibility)
6 Tingkat mudahnya dikomunikasikan (communcicability)
7 Penghematan tenaga kerja dan waktu (saving of labour and time)
8 Dapat/tidaknya dipecah-pecah/dibagi (divisibility)

Sumber: Crouch and Chamala, 1981

b) Kualitas Penyuluh

Termasuk dalam pengertian kualitas penyuluh, terdapat empat tolok-ukur yang perlu mendapat perhatian, yaitu:
1) Kemampuan dan ketrampilan penyuluh untuk berkomunikasi
2) Pengetahuan penyuluh tentang inovasi yang (akan) disuluhkan
3) Sikap penyuluh, baik terhadap inovasi, sasaran, dan profesinya
4) Kesesuaian latar belakang sosial-budaya penyuluh dan sasaran

Selain faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas, kecepatan adopsi juga sangat ditentukan oleh aktivitaas yang dilakukan penyuluh, khususnya tentang upaya yang dilakukan penyuluh untuk “mempro-mosikan” inovasinya. Semakin rajin penyuluhnya menawarkan inovasi, proses adopsi akan semakin cepat pula. Demikian juga, jika penyuluh mampu berkomunikasi secara efektif dan trampil menggunakan saluran komunikasi yang paling efektif, proses adopsi pasti akan berlangsung lebih cepat dibanding dengan yang lainnya.

Berkaitan dengan kemampuan penyuluh untuk berko-munikasi, perlu juga diperhatikan kemampuannya ber-emphaty, atau kemampuan untuk merasakan keadaan yang sedang dialami atau perasaan orang lain. Kegagalan penyuluhan, seringkali disebabkan karena penyuluh tidak mampu memahami apa yang sedang dirasakan dan dibutuhkan oleh sasarannya.

c) Sumber informasi yang dimanfaatkan

Gologan yang inovatif, biasanya banyak memanfaatkan beragam sumber informasi, seperti: lembaga pendidikan/perguruan tinggi, lembaga penelitian, dinas-dinas yang terkait, media masa, tokoh-tokoh masyarakat (petani) setempat maupun dari luar, maupun lembaga-lembaga komersial (pedagang, dll).
Berbeda dengan golongan yang inovatif, golongan masyarakat yang kurang inovatif umumnya hanya memanfaatkan infor-masi dari tokoh-tokoh (petani) setempat, dan relatif sedikit memanfaat informasi dari media-masa.

d) Saluran komunikasi yang digunakan

Secara konseptual, pada dasarnya dikenal adanya tiga macam saluran atau media komunikasi, yaitu: saluran antar-pribadi (inter-personal), media masa (mass media), dan forum media yang dimak-sudkan untuk menggabungkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh saluarn antar-pribadi dan media-masa.
Tentang hal ini, media masa biasanya lebih efektif dan lebih murah untuk mengenalkan inovasi pada tahap-tahap penyadaran dan menumbuhkan minat. Sebaliknya, media antar-pribadi biasanya lebih efektif untuk diterapkan pada tahapan yang lebih lanjut, sejak menum-buhkan minat sampai pada penerapannya. Berkenaan dengan itu, semakin banyak media yang digunakan oleh masyarakat, akan memberikan pengaruh yang semakin baik. Sebab, selain jumlah informassi menjadi lebih lengkap, biasanya juga lebih bermutu atau semakin memberikan kejelasan terhadap inovasi yang diterimanya.

Jika inovasi dapat dengan mudah dan jelas dapat disampaikan lewat media masa, atau sebaliknya jika kelompok sasarannya dapat dengan mudah menerima inovasi yang disampaikan melalui media masa, maka proses adopsi akan berlangsung relatif lebih cepat dibanding dengan inovasi yang harus disampaikan lewat media antar pribadi.
Sebaliknya, jika inovasi tersebut relatif sulit disampaikan lewat media masa atau sasarannya belum mampu (dapat) memanfaatkan media masa, inovasi yang disampaikan lewat media antar pribadi akan lebih cepat dapat diadopsi oleh masyarakat sasarannya.

e) Status Sosial-ekonomi Penerima atau Pengguna Inovasi

Rogers (1971) mengemukakan hipotesisnya bahwa setiap kelompok masyarakat terbagi menjadi 5 (lima) kelompok individu berdasarkan tingkat kecepatannya mengadopsi inovasi, yaitu (Gambar 12):

(1) 2,5 % kelompok perintis (innovator),
(2) 13,5 % kelompok pelopor (early adopter),
(3) 34,0 % kelompok penganut dini (early mayority),
(4) 13,5 % kelompok penganut lambat (late majority),
(5) 2,5 % kelompok orang-orang yang tak mau berubah (laggard).

Gambar 12. Model Hipotetis Kelompok Individu Dalam Masyarakat

Sehubungan dengan ragam golongan masyarakat ditinjau dari kecepatannya mengadopsi inovasi, Lionberger (1960) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan seseorang untuk mengadopsi inovasi yang meliputi:
1) Luas usahatani, semakin luas biasanya semakin cepat mengadopsi, karena memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.

2) Tingkat pendapatan, seperti halnya tingkat luas usahatani, petani dengan tingkat pendapatan semakin tinggi biasanya akan semakin cepat mengadopsi inovasi.

3) Keberanian mengambil resiko, sebab, pada tahap awal biasanya tidak selalu berhasil seperti yang diharapkan. Karena itu, individu yang memiliki keberanian menghadapi resiko biasanya lebih inovatif.

4) Umur, semakin tua (diatas 50 tahun), biasanya semakin lamban mengadopsi inovasi, dan cenderung hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah biasa diterapkan oleh warga masyarakat setempat.

5) Tingkat partisipasinya dalam kelompok/organisasi di luar lingkungannya sendiri.
Warga masyarakat yang suka bergabung dengan orang-orang di luar sistem sosialnya sendiri, umumnya lebih inovatif dibanding mereka yang hanya melakukan kontak pribadi dengan warga masyarakat setempat.

6) Aktivitas mencari informasi dan ide-ide baru.
Golongan masyarakat yang aktif mencari informasi dan ide-ide baru, biasanya lebih inovatif dibanding orang-orang yang pasif apalagi yang selalu skeptis (tidak percaya) terhadap sesuatu yang baru.

Selain itu, Dixon (1982) mengemukakan beberapa sifat individu yang sangat berperan dalam mempengaruhi kecepataan adopsi inovasi, yang berupa:

1) Prasangka Interpersonal
Adanya sifat kelompok masyarakat (terutama yang masih tertutup) untuk mencurigai setiap tindakan orang-orang yang berasal dan berada di luar sistem sosialnya, seringkali berpengaruh terhadap kecepatan adopsi inovasi.
Karena itu, proses adopsi inovasi dapat dipercepat jika penyuluh dapat memanfaatkan tokoh-tokoh atau panutan masyarakat setempat. Sebab, di dalam masyarakat sasaran seperti ini, mere-ka akan cepat mengadopsi inovasi yang disampaikan oleh orang-orang yang telah mereka kenal, dan pihak-pihak yang senasib dan sepenanggungan.

2) Pandangan terhadap kondisi lingkungannya yang terbatas
Foster (1965) dan Shanin (1973) dari hasil pengamatannya menyimpulkan bahwa, kecepatan adopsi inovasi sangat tergan-tung pada persepsi sasaran terhadap keadaan lingkungan sosial di sekitarnya. Jelasnya, jika mereka keadaan masyarakat (sosial ekonomi, teknologi yang diterapkan) relatif seragam, mereka akan kurang terdorong untuk mengadopsi inovasi yang ditawarkan guna melakukan perubahan-perubahan. Sebaliknya, jika ada seseorang atau beberapa anggota masyarakat sasaran yang memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimilikinya, mereka akan cenderung berupaya keras untuk melakukan perubahan-perubahan demi tercapainya peningkatan atau perbaikan mutu hidup mereka sendiri dan masyarakatnya.

3) Sikap terhadap penguasa
Di dalam kehidupaan sehari-hari, sebenarnya terdapat dualisme tentang sikap masyarakat terhadap penguasanya. Di satu pihak, elit penguasa dinilai sebagai kelompok yang selalu meendomi-nasi dan mengeksploitasi warga masyarakat pada umumnya, dan di pihak lain dinilai sebagai pelindung dan kelom-pok yang memegang kekuasaan dan mampu memecahkan masa-lah-masalah yang mereka hadapi.
Dualisme sikap terhadap penguasa seperti ini, jugaa berpengaruh kepada kecepatan adopsi inovasi, terutama jika kegiatan penyu-luhannya selalu diikuti/didampingi atau dilaksanakaan sendiri oleh aparat pemerintah. Sehingga kehadiran aparat penguasa kadang-kadang sangat diperlukan, tetapi di pihak lain sering kali juga harus dihindarkan.

4) Sikap kekeluargaan
Sebagaimana juga telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, tidak ada satupun warga masyarakat sasaran yang mampu mengambil keputusan secara individual, tanpa mengikut sertakan keluarga atau kerabat dekatnya.
Oleh sebab itu, di dalam sistem sosial yang sikap kekeluargannya masih tebal, adopsi inovasi berlangsung relatif lambat, karena setiap pengambilan keputusan untuk mengadopsi selalu harus menunggu kesepakatan seluruh anggota keluarga atau kerabat-nya. Dan ini relatif berbeda dengan masyarakat komersial yang individualistis, yang pada umumnya dapat mengambil keputusan sendiri untuk mengadopsi inovasi yang ditawarkan penyuluhnya.

5) Fatalisme
Fatalisme adalah suatu kondisi yang menunjukkan ketidak-mampuan seseorang untuk merencanakan masa depannya sendiri, sebagai akibat dari pengaruh faktor-faktor luar yang tidak mampu dikuasainya.
Kondisi seperti ini, umumnya dimiliki oleh masyarakat petani yang kehidupan maupun usahataninya relatif masih sangat tergantung kepada keadaan alam, dan atau diper-kuat lagi dengan sistem pemerintahan otoriter yang kurang memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menentukan nasibnya sendiri.
Dalam kondisi fatalisme seperti itu, adopsi inovasi akan berlang-sung sangat lamban, karena akan menghadapi resiko dan ketidak-pastian yang sangat besar.

6) Kelemahan Aspirasi
Sebagai akibat lanjutan dari kondisi fatalisme adalah lemahnya aspirasi atau cita-cita untuk menikmati kehidupan yang lebih baik. Dalam kondisi seperti ini, sebagian besar masyarakat sasaran akan bersifat pasrah, dan cukup puas dengan apa yang dapat dinikmati tanpa adanya cita-cita dan harapan untuk dapat hidup yang lebih baik. Sehingga, setiap inovasi yang ditawarkan akan sangat lamban diadopsi.

7) Hanya berpikir untuk hari ini
Dengan lemahnya aspirasi yang disebabkan oleh fatalisme di atas, warga masyarakat yang bersangkutan tidak pernah berpikir tentang hari esok. Yang menyelimuti hati dan pikiran mereka hanyalah: bagaimana untuk bisaa hidup hari ini sepuas-puasnya, sedang hari esok tergantung kepada nasib.
Masyarakat seperti ini hanya berpandangan “quick yielding” yang cepat dapat dinikmati, dan akan sangat mengadopsi inovasi yang umumnya berupa investasi untuk mencapai tujuan perbaikan mutu hidup dalam jangka panjang.
Kosmopolitnes, yaitu tingkat hubungannya dengan “dunia luar” di luar sistem sosialnya sendiri.
Kosmopolitnes, dicirikan oleh frekuensi dan jarak perjalanan yang dilakukan, serta pemanfaatan media masaa.
Bagi warga masyarakat yang relatif lebih kosmopolit, adopsi inovasi dapat berlangsung lebih cepat. Tetapi, bagi yang lebih “localite” (tertutup, terkungkung di dalam sistem sosialnya sendiri, proses adopsi inovasi akan berlangsung sangat lamban karena tidak adanya keinginan-keinginan baru untuk hidup lebih “baik” seperti yang telah dapat dinikmati oleh orang-orang lain di luar sistem sosialnya sendiri.

9) Kemampuan berpikir kritis, dalam arti kemampuan untuk menilai sesuatu keadaan (baik/buruk, pantas/tidak pantas, dll).
Akibatnya adalah, meskipun inovasi yang ditawarkan itu akan benar-benar dapat memberikaan peluang untuk meraih mutu hidup yang lebih baik, proses pengambilan keputusan untuk mengadopsi tetap juga berjalan lamban.

10) Tingkat kemajuan peradabannya
Kemajuan tingkat peradaban, akan sangat menentukan ragam dan mutu kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh setiap individu dalam sistem sosial yang bersang-kutan (Lippit, 1958).
Karena itu, tingkat adopsi inovasi di dalam masyarakat yang lebih maju akaan relatif lebih cepat, karena setiap warga masyarakat terdorong untuk selalu ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang terus menerus mengalami perubahaan, baik dalam ragaam kebutuhannya maupun mutu yang diinginkannya.

11) Cara pengambilan keputusan
Terlepas dari ragam karakteristik individu dan masyarakat, cara pengambilan keputusan yang dilakukan untuk mengadopsi sesuatu inovasi juga akan mempengaruhi kecepatan adopsi. Tentang hal ini, jika keputusan adopsi dapat dilakukan secara pribadi (individual) relatif lebih cepat dibanding pengambilan keputusan berdasarkan keputusan bersama (kelompok) warga masyarakat yang lain, apalagi jika harus menunggu peraturan-peraturan tertentu (seperti: rekomendasi pemerintah/penguasa).

(2). Pendekatan Pendidikan

Osgood (1953) melalui penjelasannya mengenai teori rangsangan dan tanggapan (stimulus-response theory), mengemukakan bahwa proses adopsi yang merupakan salah satu bentuk tanggapan atas rangsangan (inovasi) yang diterima, sangat tergantung kepada manfaat atau reward, yang dapat diharapkannya.
Sedang kecepatan dan besarnya tanggapan tersebut tergantung kepada:

a) besar atau jumlah manfaat; semakin besar atau banyak manfaat yang akan diterima, respon akan semakin cepat dan positif
b) kecepatan waktu penerimaan manfaat atau selang antara respon yang diberikan dengan manfaat yang akan diterima; semakin cepat datangnya manfaat, respon akan semakin cepat dan positif

c) frekuensi penerimaan manfaat; semakin sering manfaat akan diterima, respon akan semakin cepat dan positif

d) besarnya energi atau korbanan yang dikeluarkan; semaki besar atau banyak korbanan (waktu, tenaga, uang, dll) yang harus dikeluarkan, respon akan semakin lambat dan negatif

(3) Pendekatan psiko-sosial

Secara psikologis, kegiatan yang dilakukan oleh sese-orang (untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu), dilatar belakangi oleh adanya motivasi, yaitu tekanan atau dorongan (yang berupa kebutuhan, keinginan, harapan dan atau tujuan-tujuan) yang menyebabkan seseorang melakukan kegiatan tersebut (Berelson and Steiner, 1967; Newman and Newman, 1979).
Pal (Dahama dan Bhatnagar, 1989) mengungkapkan adanya 9 motivasi petani untuk menerapkan suatu inovasi, antara lain adalah: motif ekonomi, motif belajar, motif aktualisasi diri, motif afiliasi dan motif untuk memperoleh kekuasaan di lingkungannya.

(4) Pendekatan Sistem Agribisnis

Soeharjo (1991) mengemukakan bahwa, kegiatan usahatani merupa-kan salah satu sub-sistem agribisnis, yang terdiri dari: sub-sistem pengadaan dan penyaluran input, sub-sistem produksi, sub-sistem pasca panen dan pemasaran, dan sub-sistem pendukung yang terdiri dari beragam unsur pelayanan (permodalan, perijinan, dll).
Sehubungan dengan itu, Sinaga (1987) menegaskan bahwa analisis penggunaan input di dalam sub-sistem produksi usaha tani, harus dilihat sebagai salah satu mata rantai dari analisis-analisis permintaan input, analisis proses produksi, dan analisis pemasaran produk.
Berdasarkan pendekatan ini, maka variabel-variabel yang perlu diperhatikan dalam proses adopsi adalah:

a) Kualitas pelayanan input, khususnya yang berkaitan dengan: pengadaan sarana produksi dan kredit.
b) Aplikasi dan supervisi dalam penggunaan input
c) Jaminan harga dan sistem pemasaran produk

(5). Pendekatan Pengembangan Masyarakat

Dari “definisi baru” yang diberikan terhadap istilah penyu-luhan pertanian (Bab 2) secara jelas dinyatakan bahwa tujuan akhir dari penyuluhan pertanian adalah untuk mewujudkan masyarakat pertanian yang mandiri, profesional, dan berjiwa kewirausahaan.
Pemahaman seperti itu, membawa implikasi bahwa kecepatan adopsi inovasi yang diupayakan melalui kegiatan penyuluhan akan sangat ditentukan oleh:

a) Perilaku atau komitmen pimpinan wilayah selaku administrator dan penanggungjawab pembangunan terhadap arti penting penyuluhan sebagai faktor penentu dan pelancar pembangunan.

b) Dukungan stakeholder yang lain yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengadopsi inovasi yang ditawarkan, terutama lem-baga kredit, dan pelaku bisnis pertanian yang lain.

c) Pemahaman masyarakat tentang pentingnya penyuluhan bagi percepatan pembangunan yang menuntut partisipasi masyarakat.

H. Difusi Inovasi Dalam Penyuluhan Pertanian

Yang dimaksud dengan proses difusi inovasi adalah, perembesan adopsi inovasi dari satu individu yang telah mengadopsi ke individu yang lain dalam sistem sosial masyarakat sasaran yang sama.
Berlangsungnya proses difusi inovasi sebenarnya tidak berbeda dengan proses adopsi inovasi. Bedanya adalah, jika dalam proses adopsi pembawa inovasinya berasal dari “luar” sistem sosial masyarakat sasaran, sedang dalam proses difusi, sumber informasi berasal dari dalam sistem sosial masyarakat sasaran itu sendiri.

Seperti di atas sudah dikemukakan, kecepatan adopsi (dan difusi) juga tergantung kepada aktivitas yang dilakukan oleh penyuluhnya sendiri.
Sehubungan dengan itu, selaras dengan percakapan tentang kekuatan-kekuatan yang mendorong penyuluhan dan percakapan tentang peran penyuluh, setiap penyuluh diharapkan dapat memper-cepat proses adopsi/difusi inovasi, melalui:

1) Melakukan diagnosa terhadap masalah-masalah masyarakatnya, serta kebutuhan-kebutuhan nyata (real need) yang belum dirasa-kan masyarakatnya.

2) Membuat masyarakat sasaran menjadi tidak puas dengan kondisi yang dialaminya, dengan cara menunjukkan: kelemahan-kelemahan mereka, masalah-masalah mereka, adanya kebutuhan-kebutuhan baru yang mendorong mereka untuk siap melakukan perubahan-perubahan; sedemikian rupa sehingga dengan kesa-darannya sendiri merekaa termotivasi untuk melakukan peru-bahan-perubahan.

3) Menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat sasaran, dan bersamaan dengan itu semakin menunjukkan kesiapannya untuk membantu mereka serta membuat mereka yakin bahwa dia mam-pu membantu mereka untuk memecahkan masalahnya serta mewujudkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baru tadi.

4) Mendukung dan membantu masyarakat sasaran, agar keinginan-keinginan (untuk melakukan perubahan) tadi dapat benar-benar menjadi tindakan nyata untuk melakukan perubahan.

5) Memantabkan hubungan dengan masyarakat, dan pada akhirnya melepaskan mereka untuk berswakarsa dan berswadaya mela-kukan perubahan-perubahan tanpa harus selalu menggantungkan bantuan guna melaksanakan perubahan-perubahan yang dapat mereka prakarsai dan dilaksanakan sendiri.
Berkaitan dengan proses adopsi dan difusi inovasi, perlu dicermati tentang peran kelompok perintas dan pelopor serta pemuka-pendapat (opinion leader)

Dalam proses adopsi inovasi, perhatian lebih banyak diharapkan dari kelompok penganut-dini untuk menjadi panutan atau “acuan” masya-rakatnya, dibanding kelompok perintis dan pelopor. Hal ini disebab-kan karena, kondisi penganut-dini relatif sama dengan kelompok masyarakat pada umumnya, sedang perintis dan pelopor umumnya terdiri dari kelompok “kelas atas” yang memiliki kesenjangan sosial-ekonomi cukup tinggi dibanding sebagian besar masyarakatnya.
Di samping itu, kelompok pemuka-pendapat yang sering dinilai memegang peran penting dalam proses “komunikasi dua tahap” ternyata juga tidak selalu dapat dijadikan panutan atau acuan masyarakatnya.
Hal ini disebabkan karena, seringkali mereka hanya menyalurkan “pendapat” atau inovasi yang lebih menguntungkan atau melanggeng-kan statusnya sebagai “pemuka” masyarakatnya. Sedang inovasi yang berupa ide-ide yang akan “membahayakan” kedudukan atau bisnisnya tidak akan disampaikan kepada masya-rakatnya.
Di samping itu, kelompok pemuka-pendapat yang sering dinilai memegang peran penting dalam proses “komunikasi dua tahap” ternyata juga tidak selalu dapat dijadikan panutan atau acuan masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena, seringkali mereka hanya menyalurkan “pendapat” atau inovasi yang lebih menguntungkan atau melanggengkan statusnya sebagai “pemuka” masyarakatnya. Sedang inovasi yang berupa ide-ide yang akan “membahayakan” kedudukan atau bisnisnya tidak akan disampaikan kepada masya-rakatnya.

SUMBER : http://masarip.blog.friendster.com

PEMBANGUNAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
(1) Kontribusi Pembangunan Pertanian Terhadap Serapan Tenaga-kerja
(2) Kontribusi Pembangunan Pertanian Terhadap Pendapatan Keluarga
(3) Persepi (Aparat) Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Pertanian
(4) Persepsi Tokoh Masyarakat Terhadap Pembangunan Pertanian
(5) Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Pertanian
(6) Persespi Masyarakat Terhadap Lembaga Pelayanan Pembangunan Pertanian
- Lembaga Keuangan/Perjreditan
- Penyedia Sarana Produksi Pertanian
- Lembaga Pemasaran Produk Pertanian
- Pusat-pusat Informasi Pertanian
- Lembaga Penelitian/Perguruan Tinggi
(7) Studi Tentang Motivasi Masyarakat Untuk Melakukan Kegiatan Pertanian
(8) Dll.

PENYULUHAN PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
(1) Persepsi Masyarakat Terhadap Kegiatan Penyuluhan Pertanian
(2) Persepsi Masayarakat Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian
(3) Persepsi Masyarakat Terhadap Materi Penyuluhan
(4) Persepsi Masyarakat Terhadap Media Penyuluhan
(5) Preferensi Petani Terhadap Lembaga Pelaksana Penyuluhan Pertanian
(6) Preferensi Petani Terhadap Aparat Penyuluhan Pertanian
(7) Preferensi Petani Terhadap Sumber-sumber Informasi Pertanian
(8) Dll.

PARTISIPASI MASYARAKAT KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH
(1) Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang Makna Partisipasi
(2) Studi Tentang Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat
(3) Faktor-faktor Penentu Partisipasi Masyarakat
(4) Upaya-upaya Penumbuhan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
(5) Peran Penyuluh/LSM Dalam Penumbuhan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
(6) Dll.

KOMUNIKASI PERTANIAN
(1) Jejaring Komunikasi Pertanian
(2) Efektivitas Komunikasi Pertanian
(3) Faktor-faktor Penentu Efektivitas Komunikasi Pertanian
(4) Analisis pilihan pesan
(5) Efektivitas Media Komunikasi Pertanian
(6) Dll

KELOMPOK, ORGANISASI, DAN KEPEMIMPINAN
(1) Studi Tentang Kinerja Kelompok-tani
(2) Studi Tentang Kinerja Ormas Petani
(3) Studi Tentang Kinerja LSM
(4) Perilaku Kepemimpinan Kelompok-tani
(5) Perilaku Kepemimpinan Penyuluh

PROFESIONALISME DAN KEWIRAUSAHAAN
(1) Analisis Tentang:
a. Profesionalisme Aparat Penyuluhan Pertanian
b. Profesionalisme Petani
c. Perilaku Kewirausahaan Petani
d. Keswadayaan Petani
e. Keswadayaan Kelompok-tani

(2) Faktor-faktor Penentu:
a. Profesionalisme Aparat Penyuluhan Pertanian
b. Profesionalisme Petani
f. Perilaku Kewirausahaan Petani
g. Keswadayaan Petani
h. Keswadayaan Kelompok-tani

(3) Upaya Penumbuhan dan Pengembangan
a. Profesionalisme Aparat Penyuluhan Pertanian
b. Profesionalisme Petani
c. Perilaku Kewirausahaan Petani
d. Keswadayaan Petani
e. Keswadayaan Kelompok-tani

PELATIHAN PERTANIAN
(1) Analisis Kebutuhan Pelatihan
(2) Kinerja Lembaga Pelatihan
(3) Persepsi Peserta Pelatihan
(4) Metoda Pelatihan
(5) Hasil dan Dampak Pelatihan

PENELITIAN PERTANIAN
(1) Analisis Kebutuhan Inovasi Pertanian
(2) Relevansi Hasil Penelitian
(3) Diseminasi Hasil Penelitian
(4) Respon Masyarakat Terhadap Hasil Penelitian
(5) Manfaat Penerapan Hasil Penelitian
(6) Preferensi Lembaga Penelitian/Pengkajian

SUMBER : http://masarip.blog.friendster.com

A. Falsafah Penyuluhan Pertanian

Meskipun telah lama dipahami bahwa penyuluhan merupakan proses pendidikan, tetapi dalam sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia, terutama selama periode pemerintahan Orde Baru, kegiatan penyuluhan lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kekuasaan melalui kegiatan yang berupa pemaksaan, sehingga muncul gurauan: dipaksa, terpaksa, akhirnya terbiasa. Terhadap kenyataan seperti itu, Soewardi (1986) telah mengingat kepada semua insan penyuluhan kembali untuk menghayati makna penyuluhan sebagai proses pendidikan.
Tentang hal ini, diakui bahwa, penyuluhan sebagai proses perubahan perilaku melalui pendidikan akan memakan waktu lebih lama, tetapi perubahan perilaku yang terjadi akan berlangsung lebih kekal. Sebaliknya, meskipun perubahan perilaku melalui pemaksaan dapat lebih cepat dan mudah dilakukan, tetapi perubahan perilaku tersebut akan segera hilang, manakala faktor pemaksanya sudah dihentikan.

Dalam khasanah kepustakaan penyuluhan pertanian, banyak kita jumpai beragam falsafah penyuluhan pertanian. Berkaitan dengan itu, Ensminger (1962) mencatat adanya 11 (sebelas) rumusan tentang falsafah penyuluhan.
Di Amerika Serikat juga telah lama dikembangkan falsafah 3-T: teach, truth, and trust (pendidikan, kebenaran dan kepercayaan/keyakinan).
Artinya, penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Dengan kata lain, dalam penyuluhan pertanian, petani dididik untuk menerapkan setiap informasi (baru) yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat (ekonomi maupun non ekonomi) bagi perbaikan kesejahteraannya.

Rumusan lain yang lebih tua dan nampaknya paling banyak dikemukakan oleh banyak pihak dalam banyak kesempatan adalah, yang dikutip Kelsey dan Hearne (1955) yang menyatakan bahwa falsafah penyuluhan harus berpijak kepada pentingnya pengem- bangan individu di dalam perjalanan pertumbuhan masyarakat dan bangsanya. Karena itu, ia mengemukakan bahwa: falsafah penyuluh-an adalah: bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (helping people to help themselves).
Tentang hal ini, Supadi (2006) memberikan catatan bahwa dalam budaya feodalistik, pihak yang membantu selalu ditempatkan pada kedudukan yang ”lebih tinggi” dibanding yang dibantu. Pemaha,man seperti itu, sangat kontradiktif dengan teori pendidikan kritis untuk pembebasan.

Karena itu, pemahaman konsep ”membantu masyarakat agar dapat membantu dirinya sendiri” harus dipahami secara demokratis yang menempatkan kedua-belah pihak dalam kedudukan yang setara. Dari pemahaman seperti itu, terkandung pengertian bahwa:

1) Penyuluh harus bekerjasama dengan masyarakat, dan bukannya bekerja untuk masyarakat (Adicondro, 1990). Kehadiran penyu-luh bukan sebagai penentu atau pemaksa, tetapi ia harus mampu menciptakan suasana dialogis dengan masyarakat dan mampu menumbuhkan, mengge-rakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat.

2) Penyuluhan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan keman-dirian masyarakat agar semakin memiliki kemampuan untuk ber-swakarsa, swadaya, swadana, dan swakelola bagi terselenggara-nya kegiatan-kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan, dan keinginan-keinginan masyarakat sasarannya.

3) Penyuluhan yang dilaksanakan, harus selalu mengacu kepada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

Berkaitan dengan falsafah “helping people to help themselves” Ellerman (2001) mencatat adanya 8 (delapan) peneliti yang mene-lusuri teori pemberian bantuan, yaitu:

1) Hubungan Penasehat dan Aparat Birokrasi Pemerintah (Albert Hirschman), melalui proses pembelajaran tentang: ide-ide baru, analisis keadaan dan masalahnya yang diikuti dengan tawaran solusi dan minimalisasi konfrontasi/ketegangan yang terjadi: antara aparat pemerintah dan masyarakat, antar sesama aparat, dan antar kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dirugikan dan yang menimati keuntungan dari kebijakan pemerintah.

2) Hubungan Guru dan Murid (John Dewey), dengan memberikan:
a) kesempatan untuk mengenali pengalamanannya,
b) stimulus untuk berpikir dan menemukan masalahnya sendiri,
c) memberikan kesempatan untuk melakukan “penelitian”
d) tawaran solusi untuk dipelajari
e) kesempatan untuk menguji idenya dengan aplikasi langsung

3) Hubungan Manajer dan Karyawan (Douglas McGregor), melalui pemberian tanggungjawab sebagai alat kontrol diri (self controle)

4) Hubungan Dokter dan Pasien (Carl Rogers), melalui pemberian saran yang konstruktif dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki dan atau diusahakannya sendiri.
Uji-coba kegiatan melalui pemberian dana dan manajemen dari luar, ternyata tidak akan memberikan hasil yang lebih baik.

5) Hubungan Guru Spiritual dan Murid (Soren Kierkegaard), melalui pemahaman bahwa masalah atau kesalahan hanya dapat diketahui oleh yang mengalaminya (diri sendiri).
Guru tidak boleh menonjolkan kelebihannya, tetapi harus merendah diri, siap melayani,dan menyediakan waktu dengan sabar

6) Hubungan Organisator dan Masyarakat (Saul Alinsky), melalui upaya demokratisasi, menumbuh-kembangkan partisipasi, dan mengembangkan keyakinan (rasa percaya diri) untuk meme-cahkan masalahnya sendiri.

7) Hubungan Pendidik dan Masyarakat (Paulo Freire), melalui proses penyadaran dan memberikan kebebasan untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik menurut dirinya sendiri.
Hubungan Agen-pembangunan dan Lembaga Lokal (E.F. Schumacher), melalui program bantuan untuk mencermati apa yang dilakukan seseorang (masyarakat) dan membantu agar mereka dapat melakukan perbaikanperbaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya.

Mengacu kepada pemahaman tentang penyuluhan sebagai proses pendidikan, di Indonesia dikenal adanya falsafah pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro yang berbunyi:

1) Ing ngarso sung tulodo, mampu memberikan contoh atau taladan bagi masyarakat sasarannya;
2) Ing madyo mangun karso, mampu menumbuhkan inisyatif dan mendorong kreativitas, serta semangat dan motivasi untuk selalu belajar dan mencoba;
3) Tut wuri handayani, mau menghargai dan mengikuti keinginan-keinginan serta upaya yang dilakukan masyarakat petaninya, sepanjang tidak menyimpang/meninggalkan acuan yang ada, demi tercapainya tujuan perbaikan kese-jahteraan hidupnya.

Masih bertolak dari pemahaman penyuluhan merupakan salah satu sistem pendidikan, Mudjiyo (1989) mengingatkan untuk mengaitkan falsafah penyuluhan dengan pendidikan yang memiliki falsafah: idealisme, realisme dan pragmatisme, yang berarti bahwa penyuluhan pertanian harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berfikir kreatif dan dinamis. Di samping itu, penyuluhan pertanian harus selalu mengacu kepada kenyataan-kenyataan yang ada dan dapat ditemui di lapang atau harus selalu disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi. Meskipun demikian, penyuluhan harus melakukan hal-hal terbaik yang dapat dilakukan, dan bukannya mengajar kondisi terbaik yang sulit direalisir.

Lebih lanjut, karena penyuluhan pada dasarnya harus merupakan bagian integral dan sekaligus sarana pelancar atau bahkan penentu kegiatan pembangunan, Slamet (1989) menekankan perlunya

1) perubahan administrasi penyuluhan dari yang bersifat “regulatif sentralistis” menjadi “fasilitatif partisipatif”, dan
2) pentingnya kemauan penyuluh untuk memahami budaya lokal yang seringkali juga mewarnai “local agriclutural practices”.

Pemahaman seperti itu, mengandung pengertian bahwa:

1) Administrasi penyuluhan tidak selalu dibatasi oleh peraturan-peraturan dari “pusat” yang kaku, karena hal ini seringkali menja-dikan petani tidak memperoleh keleluasaan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Demikian juga halnya dengan admi-nistrasi yang terlalu “sentralistis” seringkali tidak mampu secara cepat mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang timbul di daerah-daerah, karena masih menunggu “petunjuk” atau restu dari pusat.
Di pihak lain, dalam setiap permasalahan yang dihadapi, peng-ambilan keputusan yang dilakukan oleh petani seringkali ber-dasarkan pertimbangan bagaimana untuk dapat “menyelamatkan keluarganya”. Dalam kasus-kasus seperti itu, seharusnya penyuluh diberi kewenangan untuk secepatnya pula mengambil inisyatifnya sendiri. Karena itu, administrasi yang terlalu “regulatif” seringkali sangat membatasi kemerdekaan petani untuk mengambil keputusan bagi usahataninya.

2) Penyuluh, selain memberikan “ilmu”nya kepada petani, ia harus mau belajar tentang “ngelmu”nya petani yang seringkali dianggap tidak rasional (karena yang oleh penyuluh dianggap rasional adalah yang sudah menjadi petunjuk pusat). Padahal, praktek-praktek usahatani yang berkembang dari budaya lokal seringkali juga sangat rasional, karena telah mengalami proses “trial and error” dan teruji oleh waktu.

B. Prinsip-Prinsip Penyuluhan Pertanian

Mathews menyatakan bahwa: prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai peng-amatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian “prinsip” dapat dijadikan sebagai landas-an pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilak-sanakan.

Meskipun “prinsip” biasanya diterapkan dalam dunia akademis, Leagans(1961) menilai bahwa setiap penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip penyuluhan.
Tanpa berpegang pada prinsip-prinsip yang sudah disepakati, seorang penyuluh (apalagi administrator penyuluhan) tidak mungkin dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
Bertolak dari pemahaman penyuluhan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka penyuluhan memiliki prinsip-prinsip:

1) Mengerjakan, artinya, kegiatan penyuluhan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu. Karena melalui “mengerjakan” mereka akan mengalami proses belajar (baik dengan menggunakan pikiran, perasaan, dan ketram-pilannya) yang akan terus diingat untuk jangka waktu yang lebih lama.

2) Akibat, artinya, kegiatan penyuluhan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat.
Sebab, perasaan senang/puas atau tidak-senang/kecewa akan mempengaruhi semangatnya untuk mengikuti kegiatan belajar/ penyuluhan dimasa-masa mendatang.

3) Asosiasi, artinya, setiap kegiatan penyuluhan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya. Sebab, setiap orang cenderung untuk mengaitkan/menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/peris-tiwa yang lainnya.
Misalnya, dengan melihat cangkul orang diingatkan kepada penyuluhan tentang persiapan lahan yang baik; melihat tanaman yang kerdil/subur, akan mengingatkannya kepada usahaa-usaha pemupukan, dll.

Lebih lanjut, Dahama dan Bhatnagar (1980) mengungkapkan prinsip-prinsip penyuluhan yang lain yang mencakup:

1) Minat dan Kebutuhan, artinya, penyuluhan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Mengenai hal ini, harus dikaji secara mendalam: apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan yang dapat menyenangkan setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya, kebutuhan apa saja yang dapat dipenyui sesuai dengan terse-dianya sumberdaya, serta minat dan kebutuhan mana yang perlu mendapat prioritas untuk dipenuhi terlebih dahulu.

2) Organisasi masyarakat bawah, artinya penyuluhan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuk organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.

3) Keragaman budaya, artinya, penyuluhan harus memperha-tikan adanya keragaman budaya. Perencanaan penyuluhan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.
Di lain pihak, perencanaan penyuluhan yang seragam untuk seti-ap wilayah seringkali akan menemui hambatan yang bersumber pada keragaman budayanya.

4) Perubahan budaya, artinya setiap kegiatan penyuluhan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan budaya. Karena itu, setiap penyuluh perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan nilai-nilai budaya lokal seperti tabu, kebiasaan-kebiasaan, dll.

5) Kerjasama dan partisipasi, artinya penyuluhan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program penyuluhan yang telah dirancang.

6) Demokrasi dalam penerapan ilmu, artinya dalam penyuluhan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakatnya untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan. Yang dimaksud demokrasi di sini, bukan terbatas pada tawar-menawar tentang ilmu alternatif saja, tetapi juga dalam penggunaan metoda penyuluhan, serta proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh masyarakat sasarannya.

7) Belajar sambil bekerja, artinya dalam kegiatan penyuluhan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang ia kerjakan. Dengan kata lain, penyuluhan tidak hanya sekadar menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis, tetapi harus memberikan kesempatan kepada masyarakat sasaran untuk mencoba atau memperoleh pangalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata.
Penggunaan metoda yang sesuai, artinya penyuluhan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosialbudaya) sasarannya.
Dengan kata lain, tidak satupun metoda yang dapat diterapkan di semua kondisi sasaran dengan efektif dan efisien.

9) Kepemimpinan, artinya, penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/kepuasannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan.
Dalam hubungan ini, penyuluh sebaiknya mampu menumbuhkan pemimpin-pemimpin lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatan penyuluhannya.

10) Spesialis yang terlatih, artinya, penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
Penyuluh-penyuluh yang disiapkan untuk menangani kegiatan-kegiatan khusus akan lebih efektif dibanding yang disiapkan untuk melakukan beragam kegiatan (meskipun masih berkaitan dengan kegiatan pertanian).

11) Segenap keluarga, artinya, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. Dalam hal ini, terkandung pengertian-pengertian:

a) Penyuluhan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga,
b) Setiap anggota keluarga memiliki peran/pengaruh dalam setiap pengambilan keputusan,
c) Penyuluhan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama
d) Penyuluhan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga
e) Penyuluhan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usahatani,
f) Penyuluhan harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda,
g) Penyuluhan harus mengembangkan kegiatan-kegiatan keluar-ga, memperkokoh kesatuan keluarga, baik yang menyangkut masalah sosial, ekonomi, maupun budaya
h) Mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakat-nya.

12) Kepuasan, artinya, penyuluhan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan.
Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program penyuluhan selanjutnya.

Terkait dengan pergeseran kebijakan pembangunan pertanian dari peningkatan produktivitas usahatani ke arah pengembangan agribisnis, dan di lain pihak seiring dengan terjadinya perubahan sistem desentralisasi pemerintahan di Indonesia, telah muncul pemikiran tentang prinsip-prinsip (Soedijanto, 2001):
1) Kesukarelaan, artinya, keterlibatan seseorang dalam kegiatan penyuluhan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya.

2) Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain.

3) Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melak-sanakan kegiatan dengan penuh tanggung-jawab, tanpa menunggu atau mengharapkan dukungan pihak luar.

4) Partisipatip, yaitu keterlibatan semua stakeholders sejak peng-ambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, eva-luasi, dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya.

5) Egaliter, yang menempatkan semua stakehoder dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa diirendahkan.

6) Demokrasi, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama stakeholders.

7) Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan.
Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme.

9) Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun.

10) Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

C. Etika Penyuluhan

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal adalah “kegiatan penyuluhan” bukan lagi menjadi kegiatan sukarela, tetapi telah berkembang menjadi “profesi”.
Meskipun demikian, pelaksanaan penyuluhan pertanian belum sungguh-sungguh dilaksanakan secara profesional. Hal ini, terlihat pada:

1) Kemampuan penyuluh untuk melayani kliennya yang masih terpusat pada aspek teknis budidaya pertanian, sedang aspek manajemen, pendidikan kewirausahaan, dan hak-hak politik petani relatif tidak tersentuh.

2) Kelambanan transfer inovasi yang dilakukan penyuluh dibanding kecepatan inovasi yang ditawarkan kepada masyarakat oleh pelaku bisnis, LSM, media-masa dan stakeholder yang lain.

3) Kebanggaan penyuluh terhadap jabatan fungsional yang disan-dangnya yang lebih rendah dibanding harapannya untuk mem-peroleh kesempatan menyandang jabatan struktural.

4) Kinerja penyuluh yang lebih mementingkan pengumpulan “credit point” dibanding mutu layanannya kepada masyarakat

5) Persepsi yang rendah terhadap kinerja penyuluh yang dikemu-kakan oleh masyarakat petani dan stakeholder yang lain.

Kenyataan-kenyataan seperti itu, sudah lama disadari oleh masyarakat penyuluhan pertanian di Indonesia, sehingga pada Kongres Penyu-luhan Pertanian ke I pada tahun 1986 disepakati untuk merumuskan “Etika Penyuluhan” yang seharusnya dijadikan acuan perilaku penyuluh..

Pengertian tentang Etika, senantiasa merujuk kepada tata pergaulan yang khas atau ciri-ciri perilaku yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengasosiasikan diri, dan dapat merupakan sumber motivasi untuk berkarya dan berprestasi bagi kelompok tertentu yang memilikinya.
Etika bukanlah peraturan, tetapi lebih dekat kepada nilai-nilai moral untuk membangkitkan kesadaran untuk beriktikad baik dan jika dilupakan atau dilanggar akan berakibat kepada tercemarnya pribadi yang bersangkutan, kelompoknya, dan anggota kelompok yang lainnya (Muhamad, 1987).
Sehubungan dengan itu, Herman Soewardi mengingatkan bahwa penyuluh harus mampu berperilaku agar masyarakat selalu memberi-kan dukungan yang tulus ikhlas terhadap kepentingan nasional.

Tentang hal ini, Padmanegara (1987) mengemukakan beberapa perilaku yang perlu ditunjukkan atau diragakan oleh setiap penyuluh (pertanian), yang meliputi:

1) Perilaku sebagai manusia seutuhnya, yaitu manusia yang ber-iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, jujur, dan disiplin.

2) Perilaku sebagai anggota masyarakat, yaitu mau menghormati adat/kebiasaan masyarakatnya, menghormati petani dan keluarga-nya (apapun keadaan dan status sosial ekonominya), dan meng-hormati sesama penyuluh.

3) Perilaku yang menunjukkan penampilannyaa sebagai penyuluh yang andal, yaitu: berkeyakinan kuat atas manfaat tugasnya, memiliki tanggungjawab yang besar untuk melaksanakan peker-jaannya, memiliki jiwa kerjasama yang tinggi, dan berkemam-puan untuk bekerja teratur.

4) Perilaku yang mencerminkan dinamika, yaitu ulet, daya mental dan semangat kerja yang tinggi, selalu berusaha mencerdaskaan diri, dan selalu berusaha meningkatkan kemampuannya.

SUMBER : http://masarip.blog.friendster.com/

PENGERTIAN PENYULUHAN

Posted: February 8, 2011 in Penyuluhan Pertanian

A. Pengertian Dasar

Diskusi tentang istilah “penyuluhan (extension)”, pertama kali dilakukan pada pertengahan abad 19 oleh universitas Oxford dan Cambridge pada sekitar tahun 1850 (Swanson, 1997). Dalam perjalanananya van den Ban (1985) mencatat beberapa istilah seperti di Belanda disebut voorlichting, di Jerman lebih dikenal sebagai “advisory work” (beratung), vulgarization (Perancis), dan capacitacion (Spanyol). Roling (1988) mengemukakan bahwa Freire (1973) pernah melakukan protes terhadap kegiatan penyuluhan yang lebih bersifat top-down. Karena itu, dia kemudian menawarkan beragam istilah pengganti extension seperti: animation, mobilization, conscientisation. Di Malaysia, digunakan istilah perkembangan sebagai terjemahan dari extension, dan di Indonesia menggunakan istilah penyuluhan sebagai terjemahan dari voorlichting.

Diskusi tentang penggunaan istilah “penyuluhan” di Indonesia akhir-akhir ini semakin semarak. Pemicunya adalah, karena penggunaan istilah penyuluhan dirasa semakin kurang diminati atau kurang dihargai oleh masyarakat. Hal ini, disebabkan karena penggunaan istilah penyuluhan yang kurang tepat, terutama oleh banyak kalangan yang sebenarnya “tidak memahami” esensi makna yang terkandung dalam istilah penyuluhan itu sendiri. Di lain pihak, seiring dengan perbaikan tingkat pendidikan masyarakat dan kemajuan teknologi informasi, peran penyuluhan semakin menurun dibanding sebelum dasawarsa delapan-puluhan.

Rahmat Pambudi, pada awal 1996 mulai melontarkan pentingnya istilah pengganti penyuluhan, dan untuk iitu dia menawarkan penggu-naan istilah transfer teknologi sebagaimana yang digunakan oleh Lionberger dan Gwin (1983). Pada tahun 1998, Mardikanto mena-warkan penggunaan istilah edfikasi, yang merupakan akronim dari fungsi-fungsi penyuluhan yang meliputi: edukasi, diseminasi inovasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan dan evaluasi. Meskipun tidak ada keinginan untuk mengganti istilah penyuluhan, Margono Slamet pada kesem-patan seminar penyuluhan pembangunan (2000) menekankan esensi penyuluhan sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah mulai lazim digunakan oleh banyak pihak sejak Program Pengentasan Kemiskinan pada dasawarsa 1990-an.
Terkait dengan hal tersebut, dalam perjalanannya, kegiatan penyu-luhan diartikan dengan berbagai pemahaman, seperti:

(1) Penyebar-luasan (informasi)
(2) Penerangan/penjelasan
(3) Pendidikan non-formal (luar-sekolah)
(4) Perubahan perilaku
(5) Rekayasa sosial
(6) Pemasaran inovasi (teknis dan sosial)
(7) Perubahan sosial (perilaku individu, nilai-nilai, hubungan antar individu, kelembagaan, dll)
(8) Pemberdayaan masyarakat (community empowerment)
(9) Penguatan komunitas (community strengthening)

B. Penyuluhan Sebagai Proses Penyebar-Luasan Informasi

Sebagai terjemahan dari kata “extension”, penyuluhan dapat diartikan sebagai proses penyebarluasan yang dalam hal ini, merupakan peyebarluasan informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi ke dalam praktek atau kegiatan praktis.
Implikasi dari pengertian ini adalah:

1) Sebagai agen penyebaran informasi, penyuluh tidak boleh hanya menunggu aliran informasi dari sumber-sumber informasi (peneliti, pusat informasi, institusi pemerintah, dll) melainkan harus secara aktif berburu informasi yang bermanfaat dan atau dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi kliennya.
Dalam hubungan ini, penyuluh harus mengoptimalkan peman-faatan segala sumberdaya yang dimiliki serta segala media/ saluran informasi yang dapat digunakan (media-masa, internet, dll) agar tidak ketinggalan dan tetap dipercaya sebagai sumber informasi “baru” oleh kliennya.

2) Penyuluh harus aktif untuk menyaring informasi yang diberikan atau yang diperoleh kliennya dari sumber-sumber yang lain, baik yang menyangkut kebijakan, produk, metoda, nilai-nilai perilaku, dll. Hal ini penting, karena di samping dari penyuluh, masyarakat seringkali juga memperoleh informasi/inovasi dari sumber-sumber lain (aparat pemerintah, produsen/ pelaku bisnis, media masa, LSM) yang tidak selalu “benar” dan bermanfaat/ mengun-tungkan masyarakat/kliennya.
Sebab, dari pengalaman menunjukkan, informasi yang datang dari “luar” seringkali lebih berorientasi kepada “kepentingan luar” dibanding keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat yang menjadi kliennya.

3) Penyuluh perlu lebih memperhatikan informasi dari “dalam” baik yang berupa “kearifan tradisional” maupun “endegenuous technology”.
Hal ini penting, karena informasi yang berasal dari dalam, di samping telah teruji oleh waktu, seringkali juga lebih sesuai dengan kondisi setempat, baik ditinjau dari kondisi fisik, teknis, ekonomis, sosial/budaya, maupun kesesuainnya dengan kebutuh-an pengembangan komunitas setempat.

4) Pentingnya informasi yang menyangkut hak-hak politik masya-rakat, di samping: inovasi teknologi, kebijakan, manajemen, dll.
Hal ini penting, karena yang untuk pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat seringkali sangat tergan-tung kepada kemauan dan keputusan politik. Sebagai contoh, program intensifikasi padi terbukti tidak banyak memberikan perbaikan kesejahteraan petani. Demikian juga yang terjadi kaitannya dengan kebijakan impor beras, gula, daging, dll.

C. Penyuluhan Sebagai Proses Penerangan/
Pemberian Penjelasan

Penyuluhan yang berasal dari kata dasar “suluh” atau obor, sekaligus
sebagai terjemahan dari kata “voorlichting” dapat diartikan sebagai kegiatan penerangan atau memberikan terang bagi yang dalam ke-gelapan. Sehingga, penyuluhan juga sering diartikan sebagai kegiatan penerangan.
Sebagai proses penerangan, kegiatan penyuluhan tidak saja terbatas pada memberikan penerangan, tetapi juga menjelaskan mengenai segala informasi yang ingin disampaikan kepada kelompok-sasaran yang akan menerima manfaat penyuluhan (beneficiaries), sehingga mereka benar-benar memahaminya seperti yang dimaksudkan oleh penyuluh atau juru-penerangnya.
Terkait dengan istilah penerangan, ppenyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh tidak boleh hanya bersifat “searah” melainkan harus diupa-yakan berlangsungnya komunikasi “timbal-balik” yang memusat (convergence) sehingga penyuluh juga dapat memahami aspirasi masyarakat, manakala mereka menolak atau belum siap menerima informasi yang diberikan.
Hal ini penting, agar penyuluhan yang dilakukan tidak bersifat “pemaksaan kehendak” (indoktrinasi, agitasi, dll) melainkan tetap menjamin hubungan yang harmonis antara penyuluh dan mnasyarakat kliennya secara berkelanjutan.

D. Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Perilaku

Dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan tidak sekadar diartikan sebagai kegiatan penerangan, yang bersifat searah (one way) dan pasif. Tetapi, penyuluhan adalah proses aktif yang memerlukan interaksi antara penyuluh dan yang disuluh agar terbangun proses perubahan “perilaku” (behaviour) yang merupakan perwujudan dari: pengetahuan, sikap, dan ketrampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang/pihak lain, baik secara langsung (berupa: ucapan, tindakan, bahasa-tubuh, dll) maupun tidak langsung (melalui kinerja dan atau hasil kerjanya).
Dengan kata lain, kegiatan penyuluhan tidak berhenti pada “penyebar-luasan informasi/inovasi”, dan “memberikan penerangan”, tetapi merupakan proses yang dilakukan secara terus-menerus, sekuat-tenaga dan pikiran, memakan waktu dan melelahkan, sampai terjadinya perubahan perilaku yang ditunjukkan oleh penerima manfaat penyuluhan (beneficiaries) yang menjadi “klien” penyuluhan”.

Sebagai contoh:
Pada penyuluhan penggunaan pupuk terhadap tanaman tertentu,, kegiatan penyuluhan tidak boleh hanya berhenti pada pemberian penerangan atau penjelasan kepada petani, tetapi harus dilakukan terus-menerus sampai petani tersebut mau menggunakan, bahkan secara mandiri mau berswadaya untuk membeli pupuk tersebut.
Implikasi dari penegertian perubahan perilaku ini adalah:

1) Harus diingat bahwa, perubahan perilaku yang diharapkan tidak hanya terbatas pada masya-rakat/klien yang menjadi “sasaran utama” penyuluhan, tetapi penyuluhan harus mampu mengubah perilaku semua stakeholders pembangunan, terutama aparat pemerintah selaku pengambil keputusan, pakar, peneliti, pelaku bisnis, aktiivis LSM, tokoh masyarakat dan stakeholders pemba-ngunan yang lainnya.

2) Perubahan perilaku yang terjadi, tidak terbatas atau berhenti setelah masyarakat/klien mangadopsi (menerima, menerapkan, mengikuti) informasi/inovasi yang disampaikan, tetapi juga ter-masuk untuk selalu siap melakukan perubahan-perubahan terha-dap inovasi yang sudah diyakininya, manakala ada informasi/ inovasi/kebijakan baru yang lebih bermanfaat bagi perbaikan kesejahteraannya.

3) Dari contoh penyuluhan pemupukan di atas, kegiatan penyuluhan tidak berhenti sampai pada tumbuhnya swadaya masyarakat untuk menggunakan dan membeli pupuk, tetapi juga kesiapannya untuk menerima “pupuk baru” sebagai pengganti pupuk yang disuluhkan itu.

4) Perubahan perilaku yang dimaksudkan tidak terbatas pada kesediaanya untuk menerapkan/menggunakan inovasi yang ditawarkan, tetapi yang lebih penting dari kese-muanya itu adalah kesediaannya untuk terus belajar sepanjang kehidupannya secara berkelanjutan (life long education).

E. Penyuluhan Sebagai Proses Belajar/Proses Belajar

Penyuluhan sebagai proses pendidikan atau proses belajar diartikan bahwa, kegiatan penyebar-luasan informasi dan penjelasan yang diberikan dapat merangsang terjadinya proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui proses pendidikan atau kegiatan belajar. Artinya, perubahan perilaku yang terjadi/dilakukan oleh sasaran tersebut berlangsung melalui proses belajar.
Hal ini penting untuk dipahami, karena perubahan perilaku dapat dilakukan melalui beragam cara, seperti: pembujukan, pemberian insentif/hadiah, atau bahkan melalui kegiatan-kegiatan pemaksaan (baik melalui penciptaan kondisi ling-kungan fisik maupun social-ekonomi, maupun pemaksaan melalui aturan dan ancaman-ancaman).

Berbeda dengan perubahan perilaku yang dilakukan bukan melalui pendidikan, perubahan perilaku melalui proses belajar biasanya berlangsung lebih lambat, tetapi perubah-annya relatif lebih kekal. Perubahan seperti itu, baru akan meluntur kembali, manakala ada pengganti atau sesuatu yang dapat menggantikannya, yang memiliki keunggulan-keung-gulan “baru” yang diyakininya memiliki manfaat lebih, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Lain halnya dengan perubahan perilaku yang terjadi karena bujukan/hadiah atau pemaksaan, perubahan tersebut biasanya dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat, tetapi lebih cepat pula meluntur, yaitu jika bujukan/hadiah/pemaksaan tersebut dihentikan, berhenti atau tidak mampu lagi melanggengkan kegiatannya (Gambar 3).

Gambar 3, Proses Perubahan Perilaku

Penyuluhan sebagai proses pendidikan, dalam konsep “akademik” dapat mudah dimaklumi, tetapi dalam prektek kegiatan, perlu dijelas-kan lebih lanjut. Sebab pendidikan yang dimaksud di sini tidak ber-langsung vertikal yang lebih bersifat “menggurui” tetapi merupakan pendidikan orang-dewasa yang berlangsung horizontal dan lateral (Mead, 1959) yang lebih bersifat “partisipatip”.
Dalam kaitan ini, keberhasilan penyuluhan tidak diukur dari seberapa banyak ajaran yang disampaikan, tetapi seberapa jauh terjadi proses belajar bersama yang dialogis, yang mampu menumbuhkan kesadar-an (sikap), pengetahuan, dan ketrampilan “baru” yang mampu meng-ubah perilaku kelompok-sasarannya ke arah kegiatan dan kehidupan yang lebih menyejahterakan setiap individu, keluarga, dan masyara-katnya. Jadi, pendidikan dalam penyuluhan adalah proses belajar bersama.

F. Penyuluhan Sebagai Proses Perubahan Sosial

SDC (1995) menyatakan bahwa, penyuluhan tidak sekadar merupa-kan proses perubahan perilaku pada diri seseorang, tetapi merupakan proses perubahan sosial, yang mencakup banyak aspek, termasuk politik dan ekonomi yang dalam jangka panjang secara bertahap mampu diandalkan menciptakan pilihan-pilihan baru untuk memper-baiki kehidupan masyarakatnya.
Yang dimaksud dengan perubahan sosial di sini adalah, tidak saja perubahan (perilaku) yang berlangsung pada diri seseorang, tetapi juga perubahan-perubahan hubungan antar individu dalam masyara-kat, termasuk struktur, nilai-nilai, dan pranata sosialnya, seperti: demokratisasi, transparansi, supremasi hukum, dll.

G. Penyuluhan Sebagai Proses Rekayasa Sosial
(Social Engineering)

Sejalan dengan pemahaman tentang penyuluhan sebagai proses perubahan sosial yang dikemukakan di atas, penyuluhan juga sering disebut sebagai proses rekayasa sosial (social engineering) atau segala upaya yang dilakukan untuk menyiapkan sumberdaya manusia agar mereka tahu, mau dan mampu melaksanakan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sistem sosialnya masing-masing.
Karena kegiatan rekayasa-sosial dilakukan oleh ”pihak luar”, maka relayasa sosial bertujuan untuk terwujudnya proses perubahan sosial demi terciptanya kondisi sosial yang diinginkan oleh pihak-luar (perekayasa). Pemahaman seperti itu tidak salah, tetapi tidak dapat sepenuhnya dapat diterima. Sebab, rekayasa-sosial yang pada dasar-nya dimak-sudkan untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan kelompok-sasarannya, seringkali dapat berakibat negatip, manakala hanya mengacu kepada kepentingan perekayasa, sementara masyara-kat dijadikan korban pemenuhan kehendak perekayasa.
Sebagai contoh:
Upaya menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan memang diperlukan, tetapi jika dalam proses untuk berpartisipasi tersebut masyarakat dituntut kesediaannya untuk banyak berkorban termasuk mengorbankan hak-hak normatifnya sebagai warga negara (harus tunduk, tidak boleh membantah, dll) maka proses reklayasa sosial seperti itu bukanlah perubahan-sosial sebagaimana yang dimaksud dan dikehendaki oleh kegiatan penyu-luhan.

H. Penyuluhan Sebagai Proses
Pemasaran Sosial (Social Marketing)
Yang dimaksud dengan “pemasaran sosial” adalah penerapan konsep dan atau teori-teori pemasaran dalam proses perubahan sosial.
Berbeda dengan rekayasa-sosial yang lebih berkonotasi untuk “membentuk” (to do to) atau menjadikan masyarakat menjadi sesuatu yang “baru” sesuai yang dikehendaki oleh perekayasa, proses pemasaran sosial dimaksudkan untuk “menawarkan” (to do for) sesuatu kepada masyarakat. Jika dalam rekayasa-sosial proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan perekayasa, pengambilan keputusandalam pemasaran-sosial sepenuhnya berada di tangan masyarakat itu sendiri.

Termasuk dalam pengertian “menawarkan” di sini adalah penggunaan konsep-konsep pemasaran dalam upaya menumbuhkan, menggerak-kan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang ditawarkan dan akan dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat yang bersangkutan.
Perbedaan hakiki di sini adalah, masyarakat berhak menawar bahkan menolak segala sesuatu yang dinilai tidak bermanfaat, akan merugi-kan, atau membawa konsekuensi pada keharusan masyarakat untuk berkorban dan atau mengorbankan sesuatu yang lebih besar dibanding manfaat yang akan diterimanya.

I. Penyuluhan Sebagai Proses Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment)

Margono Slamet (2000) menegaskan bahwa inti dari kegiatan penyu-luhan adalah untuk memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengem-bangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih ber-manfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam konsep pember-dayaan tersebut, terkandung pema-haman bahwa pemberdayaan tersebut diarahkan terwujudnya masyarakat madani (yang beradab) dan mandiri dalam pengertian dapat mengambil keputusan (yang terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri.
Pemberdayaan masyarakat, dimaksudkan untuk memperkuat kemam-puan (capacity strenghtening) masyarakat, agar mereka dapat berpar-tisipasi secara aktif dalam keseluruahn proses pembangunan, terutama pembangunan yang ditawarkan oleh penguasa dan atau pihak luar yang lain (penyuluh, LSM, dll)

J. Penyuluhan Sebagai Proses Penguatan Kapasitas
(Capacity Strenghtening)

Yang dimaksud dengan penguatan kapasitas di sini, adalah penguatan kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu (dalam masyarakat), kelembagaan, maupun hubungan atau jejaring antar individu, kelom-pok organisasi sosial, serta pihak lain di luar sistem masyarakatnya sampai di aras global. Kemampuan atau kapasitas masyarakat, diarti-kan sebagai daya atau kekuatan yang dimiliki oleh setiap indiividu dan masyarakatnya untuk memobilisasi dan memanfaatkan sumber-daya yang dimiliki secara lebih berhasil-guna (efektif) dan berdaya-guna (efisien) secara berkelanjutan.
Dalam hubungan ini, kekuatan atau daya yang dimiliki setiap individu dan masyarakat bukan dalam arti pasif tetapi bersifat aktif yaitu terus menerus dikembangkan/dikuatkan untuk “memproduksi” atau meng-hasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat.

Penguatan masyarakat disini, memiliki makna-ganda yang bersifat timbal-balik. Di satu pihak, penguatan diarahkan untuk melebih mampukan indiividu agar lebih mampu ber-peran di dalam kelompok dan masyarakat global, di tengah-tengah ancaman yang dihadapi baik dalam kehidupan pribadi, kelompok dan masyarakat global. Sebaliknya, penguatan masyarakat diarahkan untuk melihat peluang yang berkem-bang di lingkungan kelompok dan masyarakat global agar dapat dimanfaatkan bagi perbaikan kehidupan pribadi, kelom-pok, dan masyarakat global ( UNDP, 1998)

K. Penyuluhan Sebagai Proses Komunikasi Pembangunan

Sebagai proses komunikasi pembangunan, penyuluh-an tidak sekadar upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah, untuk menumbuh-kembangkan partisi-pasi masyarakat dalam pembangunan (Mardikanto, 1987).
Di dalam pengertian “menumbuh-kembangkan”, terkandung upaya-upaya untuk:

1) Menyadarkan masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela, bukan karena paksaan atau ancaman-ancaman
2) Meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu (fisik, mental, intelegensia, ekonomis dan non-ekonomis)
3) Menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.

Sedang yang dimaskud dengan “partisipasi” tidak hanya terbatas pada kesediaan untuk berkorban, tetapi berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, sejak: pengambilan keputusan tentang penting-nya pembangunan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
L. Redefinisi Penyuluhan Pertanian

Dalam kepustakaan yang selama ini dapat dijumpai, dapat disimpul-kan bahwa penyuluhan pertanian diartikan sebagai pendidikan luar-sekolah yang ditujukan kepada petani dan keluarganya agar dapat bertanii lebih baik, berusahatani yang lebih menguntungkan, demi terwujudnya kehidupan yang lebih sejahtera bagi keluarga dan masya-rakatnya (Wiriatmadja, 1976; Totok Mardikanto dan Sri Sutarni, 1981; Mardikanto, 1993)

Pemahaman tersebut tidak seluruhnya salah, tetapi seiring dengan terjadinya perubahan-perubahan kehidupan masyarakat global dan tuntutan pembangunan pertanian, baik yang menyangkut kontek dan kontennya, oleh Saragih (2002) dinilai penting untuk melakukan “redefinisi” yang menyangkut penger-tian “penyuluhan pertanian” Perubahan-perubahan tersebut telah melanda semua “stakeholder” pembangunan pertanian, yang membawa konsekuensi-konsekuensi terhadap perubahan perilaku masing-masing (Gambar 4).
Meskipun demikian, dalam UU No 16 Tahun 2006, rumusan tentang pengertian penyuluhan pertanian adalah:

Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadar-an dalam pelestarian fungsilingkungan hidup.

Terhadap berbagai pengertian tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi, yaitu:

a) Penyuluhan pertanian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan/pengembangan masyarakat dalam arti luas.
b) Dalam praktek, pendidikan selalu dikonotasikan sebagai kegiatan pengajaran yang bersifat “menggurui” yang membedakan status antara guru/pendidik yang selalu “lebih pintar” dengan murid/ peserta didik yang harus menerima apa saja yang diajarkan oleh guru/pendidiknya.
c) Pemangku kepentingan (stakeholders) agribisnis tidak terbatas hanya petani dan keluarganya.

Gambar 4. Perubahan Perilaku Agribisnis

d) Penyuluhan pertanian bukanlah kegiatan karitatif (bantuan cuma-cuma atas dasar belas-kasihan) yang menciptakan ketergantungan
e) Pembangunan pertanian harus selalu dapat memperbaiki produk-tivitas, pendapatan dan kehidupan petani secara berkelanjutan.

Telaahan beragam pengertian yang terkandung dalam istilah “penyu-luhan” sebagaimana dikemukakan di atas, memberikan pemahaman bahwa penyuluhan dapat diartikan sebagai:

proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk member-dayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatip, agar terjadi per-ubahan perilaku pada diri semua stakeholders (indiividu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pemba-ngunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatip yang semakin sejahtera secara berke-lanjutan.

Proses belajar bersama dalam penyuluhan, sebenarnya tidak hanya diartikan sebagai kegiatan belajar secara insidental untuk memecah-kan masalah yang sedang dihadapi, tetapi yang lebih penting dari itu adalah penumbuhan dan pengembangan semangat belajar seumur-hidup (long life learning) secara mandiri dan berkelanjutan.

SUMBER : http://masarip.blog.friendster.com